Komisi IX Kritisi Belum Meratanya Alokasi BLK

01-10-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Foto: Nadya/jk

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengkritisi belum adanya pemerataan alokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Berbasis Pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Ia mempertanyakan mengenai proporsi pengalokasian BLK di setiap provinsi. Karena menurutnya, selama ini belum ada penjelasan mengenai kriteria provinsi yang mendapat alokasi BLK cukup banyak, maupun yang sedikit.

 

“Jawa Timur saat ini mendapatkan 25 BLK. Memang tidak semuanya harus rata, karena memang jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri itu memang yang paling banyak di Jatim. Tapi tentu ada proporsionalnya antara satu wilayah dengan wilayah yang lain,” katanya usai mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, di ruang rapat Disnakertrans, Surabaya, Jatim, Jumat (28/9/2018).

 

Di sisi lain, legislator Partai NasDem ini juga mengapresiasi adanya tambahan 1000 BLK Komunitas Berbasis Pesantren di seluruh Indonesia. Menurut Irma, selama ini para santri di pondok pesantren hanya belajar agama tanpa didampingi dengan pelatihan-pelatihan kemampuan lainnya yang juga bisa digunakan saat dirinya lulus dari pondok pesantren.

 

“Selama ini banyak santri-santri di pesantren belajar agama, tapi dia tidak memiliki skill. Misalnya menambah skill untuk bekerja selain belajar agama. Kan tidak semua orang akan menjadi ustaz atau da’i, bisa juga dia da’i, tapi juga punya keahlian lain. Itu lebih bagus,” katanya sembari mendukung para da’i lulusan pondok pesantren agar memiliki kemampuan meningkatkan kesejahteraannya secara lebih baik lagi di lingkungan masyarakat.

 

Terakhir, Irma juga menilai pelatihan soft skill sangat dibutuhkan bersamaan dengan adanya kualitas instruktur dan peremajaan alat pelatihan. Dan menurutnya, hal ini tidaklah sulit jikalau ada komitmen yang jelas dari seluruh pihak untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus masalah secara komprehensif. “Harus ada kerja cerdas,” tutup legislator dapil Sumatera Selatan itu. (ndy/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...